KPK & BP Migas Bersinergi Cegah Kebocoran Sektor Migas

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi dengan BP Migas, terkait dengan proses pencegahan penyalahgunaan wewenang serta indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan minyak dan gas negara. "Agenda utama kami, ingin melakukan proses-proses regulasi dan tata kelola birokrasi di BP Migas di aspek hulu," jelas Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas dalam siaran pers di kantor KPK, Jakarta, Selasa (17/7/2012).

Menurut Busyro proses tersebut bertujuan agar pengelolaan migas sesuai dengan kompetensi utamanya, yakni meningkatkan kesejahteraan yang bisa dinikmati oleh rakyat dan bangsa. Dia juga megatakan sektor migas saat ini diketahui sebagai penyumbang pemasukan nomor dua terbesar setelah pajak, Meskipun begitu, sektor ini dirasa kurang mendapat perhatian dari lembaga penegak hukum.

Kepada Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo di tempat yang sama menyebut, meski sudah dilakukan koordinasi, namun angka kebocoran pada sektor cost recovery, terus bertambah. "Angkanya itu makin lama makin besar, persentasenya dan adanya kurang pajak, pajak yang disetor kembali. Itu harus dibayar," jelas Mardiasmo.

Sementara itu, Kepala BP Migas R Priyono menambahkan, keseriusannya untuk mencegah terjadinya kebocoran penerimaan sektor hulu migas dilakukan sebagai langkah pengelolaan manajemen secara transparan, good governance, dan juga tertib administrasi, sesuai peraturan. "Saya sudah ungkapkan kemajuan-kemajuan yang telah dilaksanakan oleh BP migas dengan KPK sejak 2008 lalu. Ada PR yang sudah kita tindak lanjuti secara bertahap," kata Priyono.

Oleh karena itu, aspek dari pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi bisa dihindari dengan perbaikan sistem dan mekanisme yang akan dibahas bersama. Seperti diketahui, rapat koordinasi tersebut dihadir kementerian ESDM, BPKP, Kemenkeu (5 dirjen), BP Migas dan KPK sendiri.